OPOSISI PERSATUAN PERJUANGAN TERHADAP KABINET SJAHRIR

1. Terbentuknya Persatuan Perjuangan
Kebijakan Sjahrir menjalankan politik diplomasi untuk menghadapi Belanda yang ingin kebali menjajah, ditentang oleh kelompok-kelompok yang lebih mengutamakan perjuangan fisik. Kelompok-kelompok ini yakin perjuangan fisik atau beperang dengan Belanda mampu membawa Indonesia mencapai kemerdekaan 100%. Keyakinan tersebut berdasarkan atas percaya diri yang muncul ketika mereka berhasil menghadapi pasukan Belanda dan sekutu di medan perang. Pertempuran Ambarawa-Semarang dan Surabaya merupakan titik balik kekuatan Republik. Demikian pula dengan clash di Magelang, pihak Republik berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Di Banyumas, pasukan BKR/TKR pimpinan Jenderal Sudirman berhasil merebut senjata-senjata milik Jepang. Kemenangan-kemenangan inilah yang membangkitkan rasa percaya diri kelompok penentang diplomasi, mereka yakin apabila kekutan-kekuatan yang ada bersatu dan dikoordinasi dengan baik pasukan musuh dapat dikalahkan.
Kelompok-kelompok penentang kebijakan Sjahrir ini antara lain ialah kelompok yang terdiri atas mantan-mantan menteri dalam Kabinet Soekarno, seperti Ahmad Subardjo, Iwa Koesuma Soemantri, Muhammad Yamin, dan Abikusno Cokrosuyoso. Mereka merupakan orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan Sjahrir, dan merasa tersingkir dari panggung politik, serta tersinggung dengan cap kolaborator yang diungkapkan Sjahrir dalam buku Perjuangan Kita.
Kelompok lainnya ialah kelompok yang dipimpin oleh Bung Tomo dengan nama Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BKRI), kelompok ini menentang kebijakan Sjahrir untuk melakukan perundingan karena menurut mereka apabila mengadakan perundingan dengan Belanda, maka kita akan ditipu. Kelompok penentang kebijakan Sjahrir lainnya ialah kelompok Tan Malaka, kelompok ini merupakan penganut aliran Trotkis yang bersumber pada konsep pelaksanaan revolusi permanen tanpa adanya perundingan dengan pihak musuh. Kelompok yang terakhir ini merupakan kelompok yang paling kuat menentang kebijakan Sjahrir untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
Pada tanggal 6 Januari 1946, diadakan kongres rakyat di Purwokerto yang dihadiri oleh 143 organisasi yang menentang kebijakan Sjahrir. Pembicara utama dalam kongres tersebut ialah Tan Malaka yang muncul untuk pertama kalinya di depan umum sejak tahun 1922. Dalam pidatonya, Tan Malaka menganjurkan untuk menyusun suatu minimum program yang singkat dan jelas, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mendukungnya. Dalam konggres rakyat di Purwokerto ini belum terbentuk suatu organisasi, kongres ini hanya merupakan pertemuan awal dari organisasi-organisasi yang pada dasarnya tidak setuju diadakannya perundingan dengan pihak Belanda.
Minimum program yang dimaksud Tan Malaka ialah sebagai berikut:
1) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
2) Pemerintahan rakyat (artinya haluan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat).
3) Tentara rakyat (artinya haluan Tentara sesuai dengan kehendak rakyat).
4) Melucuti senjata Jepang.
5) Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6) Menyita perkebunan musuh dan menyelenggarakannya.
7) Menyita dan menyelenggarakan perindustrian (pabrik, bengkel, tambang, dll) milik musuh.
Rumusan minimum program yang ditawarkan oleh Tan Malaka tersebut lebih mengutamakan perlawan terhadap sekutu dan Belanda serta mengorbankan kedudukan RI sebagai negara yang merdeka. Pemerintah RI mengadakan perundingan dengan Belanda dan sekutu agar kemerdekaan dan kedaulatan RI dapat diakui oleh pihak lain. Sedangkan minimum program lebih mengutamakan perlawanan fisik dan revolusi total, tindakan ini lebih merupakan pemberontakan terhadap penjajah daripada bertindak sebagai negara yang berdaulat.
Memunculkan Tan Malaka dan minimum program dalam konggres rakyat di Purwokerto merupakan usaha dari Sukarni dan Adam Malik. Mereka ingin menggantikan posisi Soekarno-Hatta dengan Tan Malaka. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar ketidaksetujuan mereka diadakannya perundingan dengan Belanda. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalan perundingan yang dilakukan oleh Sjahrir merupakan poltik yang sejalan dengan garis politik Soekarno-Hatta, namun Sukarni dkk merasa sangsi atas kesediaan pemerintah tersebut.
Kehadiran dan program Tan Malaka pada saat itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang dan kelompok yang tidak menyukai program Kabinet Sjahrir. Pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946, diadakan konggres perjuangan rakyat yang kedua di Surakarta. Konggres ini dihadiri sekitar 133 organisasi dan badan perjuangan. Pada kesempatan ini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta semua turut diundang untuk menghadiri kongres, namun mereka tidak hadir. Dari pihak pemerintah, yang datang menghadiri konggres ialah Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa ia turut menentang kebijakan Kabinet Sjahrir.
Kongres yang kedua ini menghasilkan persetujuan dari anggota-anggotanya untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu mewadahi aspirasi seluruh organisasi dan badan perjuangan yang ada. Sesuai dengan pidato Tan Malaka yang mengingatkan betapa pentingnya oraganisasi dan persatuan, maka disetujuilah pembentukan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP). Selanjutnya dibentuk “Panitia Kecil” yang terdiri atas sebelas anggota untuk membuat usul-usul kongkret bagi pengorganisasian intern badan baru tersebut. Keanggotaan panitia ini merupakan gambaran dari kelompok-kelompok yang tergabung saat itu, seperti Pesindo yang diwakili oleh Ibnu Parna, Masyumi diwakili oleh Wali al-Fatah, Dewan Perjuangan Jawa Tengah diwakili Sakirman, PS diwakili Abdulmadjid, TKR diwakili oleh Jenderal Sudirman, Angkatan Laut diwakili Atmadji, KNI-Surakarta diwakili Soejono, PRI Surabaya diwakili oleh Usman dan Perwani diwakili oleh Nyonya Mangoenkoesumo.
Daya tarik PP terus berkembang, pada tanggal 27 Januari 1946, diadakan kongres lanjutan yang dilaksanakan di Surakarta. Dalam kongres ini telah bergabung beberapa partai dan badan perjuangan lainnya, seperti PKI yang diwakili oleh Mr. Yusuf, BPRI diwakili oleh Bung Tomo, PBI, dan berbagai partai lainnya. Selanjutnya dalam kongres yang diadakan pada akhir Januari 1946, anggota organisai PP semakin bertambah luas dengan ikut sertanya BPKRI (Badan Konggres Pemuda Republik Indonesia) dan beberapa badan perjuangan besar seperti Barisan Banteng dan Dewan Perjuangan Jawa Tengah, Timur dan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan dan kewibawaan Tan Malaka sebagai pencetus lahirnya PP telah mencapai puncak kenerhasilannya. Sejumlah besar golongan yang berbeda-beda telah memutuskan untuk bergabung dalam PP dan mulai menjauhi pemerintah.
2. Usaha Menjatuhkan Kabinet Sjahrir I
Persatuan Perjuangan semakin populer dan berkembang dengan cepat berkat kepribadian dan muslihat Tan Malaka yang dikemukannya dengan konsekuen. Selain itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi Kabinet Sjahrir juga mendorong kelompok-kelompok lain untuk mencari alternatif lain sehingga dapt meningkatkan popularitas organisasi tersebut. Sejak terbentuknya PP, wibawa Sjahrir dan kabinetnya semakin menurun dan mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam bidang politik maupun militer. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Sjahrir tidak membuahkan hasil yang gemilang, kedudukan Republik Indonesia dalam diplomasi masih sulit. Di kalangan partai pendukung kabinet juga terdapat ketidakpuasan, BPKNIP pada akhirnya mengalami reorganisasi, jumlah anggotanya diperbesar dari 8 menjadi 25 orang. Pemuda menyerang Kabinet Sjahrir dan menuduh sejumlah menteri dicap berbau Belanda, akibatnya pada bulan Desember kabinet terpaksa direshuffle.
Pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 menandakan kelemahan pemerintah dan mempunyai kensekuensi-konsekuensi untuk pembagian kekuasaan antara kabinet dan musuhnya. Karena Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri sekaligus menteri luar negeri, ia merasa lebih baik jika mempertahankan kedudukannya di Jakarta, sedangkan presiden dan wakil presiden pindah ke pedalaman. Perpisahan secara fisik ini dapat memperlebar dan memperdalam jurang kejiwaan politik antara kabinet dan musuh-musuhnya, karena Jakarta dan Yogyakarta merupakan dua lingkungan yang sangat berbeda. Jakarta sedang dikuasai oleh sekutu dan yang dapat mengambil bagian untuk menghadapi sekutu adalah orang-orang yang berintelektual Belanda. Sedangkan Yogyakarta merupakan sebuah wilayah dimana tidak ada seorangpun anggota sekutu yang dapat dijumpai, dan pernyataan kemerdekaan dapat ditunjukkan secara leluasa. Di sini markas besar militer telah lama didirikan, selain itu juga terdapat markas besar Hisbullah dan Laskar Rakyat Mataram pimpinan Sultan. Jakarta dan Yogyakarta masing-masing menjadi simbol dan perjuangan.
Untuk mengatasi masalah, pemerintah berusaha untuk mendekati pihak PP, akan tetapi pihak PP tidak bersedia menerima selama pemerintah masih menjalankan politik lunak (diplomasi). Pimpinan Masyumi menyatakan kepada presiden bahwa kepercayaan kepada Kabinet Sjahrir sudah hilang, akibat tidak adanya tindakan dari kabinet ketika terjadi serangan pasukan Inggris di Tangerang, Jakarta, Bogor, dll. Pada tanggal 10 Februari pemerintah mengumumkan usul-usul Belanda, hal ini membuat ketegangan semakin bertambah.
Dalam sidang tanggal 11-13 Februari, Masyumi meminta agar dibentuk kabinet baru yang sungguh-sungguh bercorak nasional. Hal serupa diikuti oleh PNI dan PKI. Selanjutnya BPKNIP mengadakan sidang istimewa pada tanggal 16 Februari, sidang ini menghasilakan resolusi yang intinya berisi desakan kepada presiden agar merombak susunan kabinet dan mereorganisasi KNIP. Ini menunjukkan bahwa BPKNIP sudah tidak percaya lagi kepada Kabinet Sjahrir. Dalam sidang ini tidak dihadiri oleh wakil ketua BPKNIP yakni Adam Malik dan anggotanya Sukarni. Pada akhirnya Sjahrir menyadari bahwa resolusi dari BPKNIP tersebut menginginkan dirinya untuk mengundurkan diri, maka pada tanggal 23 Februari ia mengajukan surat pengunduran diri dan disetujui oleh presiden pada tanggal 28 Februari.

3. Usaha Menjatuhkan Kabinet Sjahrir II
Setelah berhasil menjatuhkan Kabinet Sjahrir, anggota PP berencana akan membentuk sebuah kabinet koalisi. Namun pada kenyataannya terjadi pertentangan yang hebat antara PP dengan PNI dan Masyumi, sehingga mereka tidak sanggup untuk membentuk kabinet koalisi tersebut. Soekarno sendiri sebenarnya menujuk Tan Malaka sebagai formatur kabinet baru, namun ia tidak mendapat dukungan yang kuat dari PP sendiri. Hal ini dikarenakan banyak unsur dalam PP yang bergabung hanya untuk menggulingkan Sjahrir, tetapi tidak untuk mendukung Tan Malaka sebagai perdana menteri. Soekarno-Hatta juga pada dasarnya tidak setuju dengan minimum program yang ingin dijalankan oleh PP, maka pilihannya ialah kembali menunjuk Sjahrir sebagai formateur kabinet baru.
Pembentukan Kabinet Sjahrir yang kedua ini mengundang timbulnya reaksi dan komentar dar berbagai pihak, terutama dari PP. Menurut PP, susunan daftar Kabinet Sjahrir II belum merupakan perwujudan dari pemerintah koalisi seperti yang diharapkan. Partai Sosialis dianggap masih mendominasi kabinet, selain itu banyak tokoh-tokoh non-partai dan orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan ideologi yang mirip dengan PSI. Di samping itu, dalam kabinet ini lebih banyak dari golongan profesional; yaitu 18 dari 27 menterinya adalah sarjana-sarjana berpendidikan barat.
Menjalankan politik diplomasi untuk menghadapi Belanda merupakan salah satu program yang akan digunakan oleh Sjahrir dari awal menjalankan roda pemerintahan. Dalam kabinetnya yang kedua ini Sjahrir memutuskan untuk melanjutkan diplomasi yang sudah dirintisnya. Untuk itu, ia menyadari sepenuhnya resiko yang akan dihadapinya ketika mengambil keputusan tersebut. Ia mengambil langkah-langkah untuk mematahkan oposisi yang akan menjadi penghalang dalam menjalankan diplomasi.
Langkah pertama ialah menetralisir sebagaian perkumpulan pemuda yang tergabung dalam PP. Pada tanggal 1 Maret 1946, PNI bergabung dalam PP, namun pada saat itu sudah banyak organisasi yang mulai mengeluarkan diri dari PP. Hal ini disebabkan karena organisasi-organisasi tersebut menganggap kelima program kabinet cukup progresif dan secara prinsipiil tidak jauh berbeda dengan minimum program yang diusulkan PP. Organisasi yang keluar antara lain Pesindo dan BTI, disusul oleh Dewan Perjuangan Jawa Timur, Koperasi Rakyat Cirebon, Parkindo, dan PKRI serta masih banyak organisasi lainnya. Pada pertengahan Maret menjelang pelantikan Kabinet Sajhrir II, anggota PP yang semula mencapai 141 kini tinggal 40 saja.
Posisi PP semakin melemah akibat berkurangnya dukungan yang diterima dari organisasi-organisai pendukung sebelumnya. Mereka yang masih sejalan dengan PP mengeluarkan ancamannya, BPRI pimpinan Bung Tomo menyatakan bahwa jika PP tidak sanggup menjalankan minimum program tersebut, maka BPRI akan mengobrak-abrik PP. Untuk menggalang solidaritas anggotanya kembali, PP mengadakan kongres yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1946 di Madiun. Kongres ini hanya dihadiri oleh 40 oragnisasi saja, diantara puluhan organisasi tersebut sebagian besar berasal dari golongan militer. Organisasi-organisasi tersebut antara lain BPRI, Barisan Hisbullah, Barisan Banteng, Laskar Rakyat, dan Polisi Khusus yang dipimpin oleh Yasin. Kongres PP ini menunjukkan bahwa telah terjadi perpecahan dikalangan organisasi perjuangan bersenjata.
Langkah selanjutnya ialah mengadakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PP. Pemerintah menggunakan startegi yang tepat untuk bisa menangkap para pemimpin PP. Untuk menghindari kontak fisik, penangkapan dilaksanakan saat laskar-laskar pendukung PP sudah meninggalkan kota Madiun. Selain itu, penangkapan tersebut dilakukan secara diam-diam sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui. Kronologi penangkapan dimulai dari sebuh undangan yang ditujukan kepada Tan Malaka. Ia diminta untuk datang ke rumah Residen Madiun, selanjutnya ia akan dibawa ke Yogyakarta untuk berunding dengan presiden. Akan tetapi ternyata Tan Malaka tidak dibawa ke Yogyakarta, ketika tiba di Surakarta ia diserahkan kepada tentara. Bersamaan dengan itu ditangkap pula pemimpin PP yang lainnya, yaitu Soekarni, Mohammad Yamin, dan Abikunso Tjokrosujoso, kemudian pada tanggal 20 Maret 1946, Chaerul Saleh juga ditangkap.
Pada tanggal 22 Maret 1946, pemerintah mengumumkan penahanan para pemimpin PP di Surakarta. Penangkapan itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar pertimbangan untuk menghindari timbulnya kekacauan dan keresahan dalam masyarakat, atau perpecahan yang menghalangi politik pemerintah. Penahanan para pemimpin PP ini menimbulkan reaksi berupa kecaman terhadap pemerintah karena dapat dianggap sebagai pemberangusan kebebasan berkumpul dan berbicara. Selain itu, pihak militer mengeluarkan pernyataan bahwa penahanan para pemimpin PP dilakukan tidak atas perintah pimpinan militer, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Penahanan atas tokoh-tokoh penting dan paling berpengaruh dalam PP memberi pukulan berat bagi organisasi ini. Kelompok-kelompok yang semula bersatu dan bekerjasama dalam PP akhirnya tercerai-berai dan eksistensi PP sepertinya tinggal menghitung hari saja. Akhir dari segala ketidakpastian dari organisasi ini adalah sebuah usulan untuk membubarkan PP. Pada tanggal 4 Juli 1946, anggota-anggota PP yang masih tersisa mengadakan rapat di Yogyakarta. Rapat yang dipimpin oleh Mangunsarkoro itu berjalan sangat alot. Sebagian besar peserta rapat menginginkan agar PP dibubarkan, dan kemudian mendirikan sebuah badan lain untuk menggantikan PP.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu:
I. PP dan Konsentrasi Nasional
Atas inisiatif PP untuk memperluas lingkungan persatuannya, pada tanggal 5 Mei 1946 telah berdiri badan pemusatan tenaga nasional untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, yaitu Konsentrasi Nasional.
II. Gabungan Gerakan Revolusioner
Mengingat, dasar pendirian PP sejak mulai berdirinya ialah mengusahakan berlakunya perjuangan revolusioner oleh seluruh bangsa kita, maka agar tetap semangat perjuangan itu terus dipelihara dengan baik, terutama dalam Konsentrasi Nasional. Pada rapat tersebut diatas, dibentuklah panitia “Pembentukan Gabungan Revolusioner” untuk kepentingan perjuangan nasional yang sedang berlaku ini dan belum bisa dipastikan kapan selesainya.
III. Selekas mungkin akan diterbitkan buku Peringatan Persatuan Perjuangan yang memuat sejarah perjuangan.
Dengan keputusan-keputusan tersebut, maka berakhirlah riwayat PP dalam pentas revolusi Indonesia. Pemerintahan Sjahrir merasa terganggu dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin PP beserta anggota-anggotanya, sehingga mereka harus disingkirkan. Setelah ditinggal pemimpin-pemimpinnya, PP tidak bisa diorganisir dengan baik. Sebagian diantara organisasi yang ada dibawahnya bergabung dalam organisasi baru bernama Konsentrasi Nasional. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata energi yang dimiliki oleh organisasi ini tidak sekuat PP. Sehingga pada akhirnya organisasi ini bubar dengan sendirinya.