Sebagai seorang pemikir dari revolusi kerakyatan dan revolusi nasional, Sjahrir mempunyai pandangan mengenai taktik dan strategi perjuangan sendiri. Pemikirannya tertuang dalam sebuah buku kecil yang berjudul Perjuangan Kita. Buku ini diterbitkan pada tanggal 10 November 1945 oleh Kementerian Penerangan. Sjahrir menulis buku tersebut berdasarkan atas kenyataan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu.
Di dalam buku kecil Perjuangan Kita, Sjahrir menyajikan suatu pembahasan yang mendalam mengenai keadaan, kritik terhadap politik pemerintah, program pembangunan politik serta langkah perjuangan nasional selanjutnya. Buku ini merupakan sebuah diagnosa yang dirumuskan secara jernih tentang persoalan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu dan merupakan program untuk menghadapi perjuangan fisik dengan Belanda.
Isi pokok dari Perjuangan Kita ialah: pertama, uraian secara singkat tentang kepahitan hidup rakyat Indonesia di zaman pendudukan Jepang, adanya kerja paksa, penyerahan hasil pertanian secara paksa, ketiadaan hukum, korupsi dan kekejaman. Seperti yang diuraikan Sjahrir dalam pampfletnya:
Selama tiga setengah tahun penjajahan Jepang, sendi-sendi masyarakat di desa diobrak-abrik serta diruntuhkan dengan kerja paksa, penculikan orang-orang desa dijadikan romusha jauh dari tempat tinggalnya, dijadikan serdadu, dengan penyerahan hasil bumi dengan paksa, dengan sewenang-wenang yang tiada batasnya. Demikian pula diantara rakyat jelata di kota, ketidakpastian didalam kedudukannya menyebabkan kegelisahan. Beribu-ribu orang sebelum Jepang datang, mempunyai pencaharian sebagai buruh kehilangan mata pencahariannya. Berpuluh ribu orang desa melarikan diri ke kota untuk melepaskan diri dari kelaparan, puluhan ribu orang pelarian romusha, heiho, dan kerja paksa lainnya menambah banyak penggangguran di kota. Semua ini menyebabkan kegelisahan didalam masyarakat di kota terus memuncak. Bahaya semua ini akan meletus dalam pemberontakan dan kerusuhan bertambah besar untuk Jepang.[1]
Isi pokok yang kedua dari buku Perjuangan Kita ini ialah dikemukaanya gagasan agar unsur-unsur kolaborasi dilenyapkan, sedangkan pemuda diajari tentang prinsip-prinsip sosialisme. Menurut Sjahrir, revolusi yang dijalani pada saat itu adalah revolusi demokrasi, baru kemudian revolusi nasional.
Revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan. Meskipun kita telah berpuluh tahun berada dalam lalu-lintas dunia modern, meskipun masyarakat negeri kita telah diubah dan dipengaruhi olehnya, akan tetapi dalam kehidupan rakyat kita terutama di desa, alam kehidupan serta fikiran orang masih feodal. Penjajahan Belanda berpegang pada segala sisa-sisa feodalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita. Seumpamanya pangrehpraja tak lain daripada alat yang dibuat oleh penjajah Belanda dari warisan feodal masyarakat kita. Berupa aturan yang dilakukan atas rakyat kita di desa tak lain daripada lanjutan yang lebih teratur daripada kebiasaan feodal, demikian penghargaan yang begitu rendah terhadap diri orang desa, yang masih dipandang setengah budak belian, bukan saja di dalam pandangan mata kaum ningrat, akan tetapi juga dalam pandangan kaum penjajah Belanda.[2]
Menurut Sjahrir, agar revolusi yang dijalankan ini dapat berhasil maka pimpinan revolusi harus bersih dari unsur-unsur fasisme Jepang. Pemimpin-pemimpin yang pernah bekerjasama dengan Jepang dipandangnya sebagai bagian dari fasisme. Menurutnya, mereka tidak pantas memegang pimpinan negara karena berjiwa lemah, padahal RI memerlukan pimpinan yang kuat dalam menghadapi situasi sulit. Hal ini seperti yang diuraikannya dalam buku Perjuangan Kita:
Perjuangan demokrasi revolusioner itu memulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengungkung penglihatan orang-orang yang masih jiwanya terpengaruh oleh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang sudah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang disingkirkan dari pimpinan revolusi kita (orang-orang yang bekerjasama dalam propaganda, polisi rahasia Jepang, umumnya didalam usaha kolone 5 Jepang). Orang-orang ini harus dianggap sebagai penghianat perjuangan dan harus diperbedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sekalian politieke collaboratoren dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan diatas harus dipandang sebagai fasis sendiri atau perkakas dan kaki tangan fasis Jepang dan tentu sudah berdosa dan berkhianat pada perjuangan dan revolusi rakyat.[3]
Dalam tulisannya, Sjahrir berpendapat bahwa pemerintahan yang dijalankan harus pemerintahan demokratis yang terlepas dari bahaya fasisme dan feodalisme.
Langkah yang pertama yang harus dilakukan sekarang untuk memperbaiki dan mengubah keadaan adalah selain menyusun segala kekuatan revolusioner yang sadar didalam suatu susunan partai yang berdisiplin, memperbaiki secepat mungkin kedudukan Negara Republik Indonesia, dan mencegah menjalarnya kekacauan diantara rakyat dengan cara yang tersusun. Secepat mungkin seluruh pemerintahan harus didemokratiseer, sehingga rakyat banyak masuk dalam lingkungan pemerintahan. Alat-alat kekuasaan pun seboleh-bolehnya didemokratiseer, sehingga mengecilkan jurang pertentangan pada rakyat banyak. Untuk sementara pangrehpraja lama dapat diberi kedudukan sebagai pengawas dan penasihat segala perubahan pemerintahan di daerah masing-masing atau ditarik ke kantor-kantor, ke polisi, agrarian, dan sebagainya. Dengan terbentuknya alat pemerintahan baru ini dengan sendirinya kekacauan mendapat bantahan pada pusatnya sendiri, yaitu di desa sendiri, serta pemerintahan mendapat alat yang dapat dipergunakan untuk menjalankan revolusi demokrasi juga di dalam alam ekonomi dan sosial desa. Masyarakat kita mendapat alat untuk disusun baru dari pokoknya, yaitu desa. Segala cita-cita pembaharuan masyarakat kita dapat dimulai membentuknya dari situ.[4]
Menurut Sjahrir, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi pada saat itu, RI harus memelihara hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Menurutnya, kita harus dapat menjaga agar jangan sampai kedua negara tersebut membantu Belanda. Oleh karena itu, berbagai hal yang tidak mereka setujui harus dibuang, dan harus dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan konsepsi barat, misalnya lembaga pemerintahannya. Hal ini ditunjukkannya dalam tulisannya berikut:
Dengan sendirinya pula kedudukan kita terhadap dunia luar akan menjadi bertambah kuat. Usaha kita yang tersusun untuk terus menerus memperkuatkan kedudukan itu, adalah memperkuat organisasi negara kita secara demokratis, dan memperbesar kepercayaan dunia, bahwa kita sanggup mengatur rapi negara dan rakyat kita dengan tidak mengecewakan perhubungan ekonomi, politik dan kebudayaan kita. Selama alam kita alam dunia kapitalis, terpaksa kita menjaga jangan sampai dimusuhi oleh dunia kapitalis itu, jadi membuka negara kita untuk lapang usaha mereka sedapat mungkin, yaitu dengan batas, bahwa keselamatan rakyat tidak akan terganggu olehnya. Demikian pula terhadap pemasukan orang-orang asing ke dalam negeri kita. Di dalam masyarakat yang berdasar demokratis yang kuat dan sehat, segala ini dapat dipikul dengan mudah, dengan tak perlu menimbulkan pembencian golongan-golongan berdasar atas kebangsaan seperti terdapat sekarang. Segala hukum dan hal pebduduk diatur secara demokratis dengan semangat kemanusiaan dan kesosialan.[5]
Buku kecil yang ditulis Sjahrir tersebut, menggambarkan konsepsinya tentang kenegaraan. Golongan pemuda banyak yang tertarik dengan sosok Sjahrir, konsepsi yang dikemukannya disetujui bukan saja atas dasar pertimbangan baik atau buruknya, akan tetapi konsepsi itu memberi jalan kearah perubahan kepemimpinan nasional. Pemuda berharap dengan adanya perubahan, maka mereka dapat sejalan dengan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar